Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Surat Keterangan Online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Pelantikan Wakil Ketua

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro. Pada Tanggal 15 Agustus 2017, Pengadilan Negeri Bojonegoro mengadakan acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua, Beliau adalah Ibu BETSJI SISKE MANOE,SH.MH. yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sumedang. Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dimulai pada pukul 10.00 WIB,

bertempat di Ruang Sidang Kartika Gedung Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Bapak PRANSIS SINAGA,SH.MH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, , para Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, para tamu undangan dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala Lapas Kelas II a Bojonegoro, Kepala Bapas Bojonegoro, Kapolres Bojonegoro Darmayukti Karini Cabang Bojonegoro serta Pejabat Struktural dan Fungsional dan Staf Pengadilan Negeri Bojonegoro serta honorer.

Acara berjalan dengan lancar dan penuh khidmat, ditutup dengan do’a dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada Ibu BETSJI SISKE MANOE,SH.MH.

Selamat melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Negeri Bojonegoro Ibu BETSJI SISKE MANOE,SH.MH.







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia lebih-lanjut