Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Pemeriksaan / Tes Narkoba Oleh RS. Bhayangkara Bojonegoro di Pengadilan Negeri Bojonegoro

test urine 3

Pada hari Jumát tanggal 8 September 2017 di AULA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO diadakan tes narkoba kepada Karyawan karyawati Pengadilan Negeri Bojonegoro mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Pejabat structural dan fungsional sampai tenaga kontrak. Tes narkoba dilakukan oleh Polres Bojonegoro di bantu tenaga medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Bojoonegoro.

Acara dimulai dengan sambutan dari Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro kemudian dilanjutkan dengan tes narkoba satu persatu Bapak/Ibu Hakim, sampai dengan para tenaga honorer diberikan 1 (satu) buah wadah plastik untuk menempatkan urine yang bernomor sesuai daftar absen di kertas di hadapan pemeriksa.

test urine 2      test urine 1

Setelah menemmpatkan urine dan diserahkan kembali ke petugas tes, maka para petugas melakukan uji tes dengan alat khusus yang disebut alat tes  rapid test combo Napza 6 yang digunakan untuk mengetes 6 parameter yaitu: Marijuana, Morfin, Amphetamine, Methaamphetamine, Ekstasi (MDMA) dan Kokain.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh hakim, aparatur sipil negara dan tenaga honorer pada Pengadilan Negeri Bojonegoro NEGATIF, dan dinyatakan BEBAS NARKOBA.







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia lebih-lanjut