Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro

pelantikan panitera 1

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro atas nama Bapak MUHAMMAD JUFRI,SH.MH.  Rabu 4 Oktober 2017, bertempat di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Bojonegoro. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Bpk. PRANSIS SINAGA,SH.MH. melantik dan mengambil sumpah jabatan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro atas nama Bapak. MUHAMMAD JUFRI,SH.MH. dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai pengambil sumpah, wakil ketua, Panitera, Sekretaris, Para Hakim dan seluruh karyawan karyawati Pengadilan Negeri Bojonegoro serta tamu undangan dari Pengadilan Negeri Sampang.

pelantikan panitera

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini dimulai dengan Pembacaan Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, kemudian penanda tanganan Berita Acara Sumpah serta dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas. Acara diakhiri dengan do’a bersama dan pemberian ucapan selamat kepada Bapak MUHAMMAD JUFRI,SH.MH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro.







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut