Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Sosialisasi SIPP 3.2.0

SIPP1

Pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017 Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB telah melaksanakan Sosialisasi SIPP Versi 3.2.0, Sosialisasi di hadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Ibu Betsji Siske Manoe,SH.MH. serta dihadiri Para Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer. Sosialisasi Dibuka oleh Ibu Betsji Siske Manoe,SH.MH. dalam sambutannya dimohon agar seluruh pengguna  SIPP Versi 3.2.0 dapat memahami memahami apa saja perubahan – perubahan yang ada dalam Versi terbaru tersebut dan dapat di implementasi sesuai dengan harapan, lalu kemudian materi di jelaskan oleh Sdr. ALFI DWI SUKMAWAN sebagai Tim IT PN Bojonegoro. dalam materi Sosialisasi banyak perubahan yang terjadi pada Versi 3.2.0 salah satunya adalah pada menu delegasi yang sudah di sempurnakan agar teritegrasi secara cepat keseluruh SIPP PN seluruh Indonesia, serta e_doc Putusan yang diupload akan terintegrasi oleh direktori putusan Mahkamah Agung itu adalah salah satu fitur terbaru dari SIPP versi 3.2.0.

SIPP2

Pada Penutupan Sosialisasi diharapkan seluruh Pengguna SIPP agar melaksanakan Tugasnya dengan baik dan patuh agar data SIPP terisi lengkap. Pada akhirnya secanggih apapun “alat” yang dipergunakan, hanyalah kerendahan hati dan kesungguhan dari pengguna untuk menggunakan dan memanfaatkan potensi “alat” tersebut.







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia lebih-lanjut