Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai PN Bojonegoro Tahun 2018

pend integ1

pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 bertempat di ruang Aula Pengadilan Negeri Bojonegoro kelas IB melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bojonegoro. Penandatanganan pakta integritas ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Bapak Pransis Sinaga,SH.MH., Sedangkan pembacaan pakta integritas oleh Bapak Kusaeri,SH. panitera pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Bojonegoro selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh setiap pegawai.

pend integ2

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik.







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia lebih-lanjut