Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Closing Meeting Surveillance PT Jawa Timur Pada Pengadilan Negeri Bojonegoro

Surveillance 2

Setelah 1 (satu) hari penuh kemaren Surveillance Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa, mewancarai dan melihat langsung keadaan Pengadilan Negeri Bojonegoro tiba waktunya  pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2018 di Ruang Pertemuan Pengadilan Negeri Bojonegoro diadakan kegiatan Closing Meeting dengan dihadiri oleh seluruh Hakim Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Closing Meeting dipimpin oleh Ketua Tim Bapak Binsar Pamopo Pakpahan,SH.MH. dimulai dengan penjabaran hasil temuan baik berupa observasi maupun ketidak sesuaian deskripsi objective evidence.

Selanjutnya dari beberapa hasil temuan dari tim tersebut, Pengadilan Negeri Bojonegoro diberikan waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk melakukan pembenahan dan hasilnya dikirimkan kepada Tim Asessment Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Sebagai kesimpulan dari Tim Assesment menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro sudah berbenah untuk menuju yang lebih baik, penyampaian tersebut disambut tepuk tangan riuh keluarga besar Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai wujud semangat yang tinggi menyongsong Pengadilan Negeri Bojonegoro Terakreditasi A excellent.







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia lebih-lanjut