Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Opening Meeting Surveillance PT Jawa Timur Pada Pengadilan Negeri Bojonegoro

Surveillance 1

Pada hari Rabu, 7 Maret 2018 bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Tim Assesor Pengadilan Tinggi Jawa Timur melakukan Surveillance Berkala di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Rapat opening meeting di buka oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Bapak Pransis Sinaga,SH.MH. dan di lanjutkan dengan pembukaan oleh Bapak Binsar Pamopo Pakpahan,SH.MH. selaku ketua tim auditor. Sebagai Tim Auditor pada Pengadilan Negeri Bojonegoro antara lain Syamsul Ali,SH.MH, Ida Bagus Putu Madeg,SH.MH., Laode Siramu,SH dan Prasthana Yustianto SR.,Ak. Pada acara tersebut Bapak Ketua Pengadilan menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro telah melaksanakan akreditasi sesuai petunjuk dan telah berusaha maksimal dalam melaksanakan akreditasi. Dalam acara tersebut disampaikan juga bahwa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tahun 2017 rasio penanganan perkara adalah 96%. Dalam sambutannya Bapak Binsar Pamopo Pakpahan,SH.MH. berharap mudah-mudahan dalam perjalanan audit tidak menemukan fenomena yang mayor dan hanya menemukan temuan yang minor. Pada acara tersebut dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan kode etik antara auditor yang diwakili oleh Ketua Tim Auditor Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Auidity yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia lebih-lanjut