Pada hari Kamis 29 Maret 2018 bertempat di Aula Pengadilan Negeri Bojonegoro diadakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Tahun Buku 2017 Pengadilan Negeri Bojonegoro. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua PKP – RI “Kopen” Bojonegoro, Dinas Koperasi dan UKM Bojonegoro dan Dewan Koperasi Indonesia Cab. Bojonegoro serta seluruh anggota koperasi KPPDK Pengadilan Negeri Bojonegoro.
Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut diawali dengan sambutan dari Ketua Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman Pengadilan Negeri Bojonegoro (KPPDK-PN BJN) Alfi Dwi Sukmawan,S.Kom yang menyampaikan koperasi Pengadilan Negeri Bojonegoro telah berkembang dan terdapat peningkatan tiap tahunnya. Ketua KPPDK-PN BJN berharap, ke depan Koperasi Pengadilan Negeri Bojonegoro dapat terus berkembang dan terus meningkat setiap tahunnya.
Kemudian rapat dilanjutkan dengan sambutan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Betsji Siske Manoe,SH.MH. selaku penasehat serta sambutan dari Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bojonegoro. Rapat Anggota Tahunan Koperasi Tahun Buku 2017 Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dipimpin oleh Ketua Alfi Dwi Sukmawan menghasilkan rapat diantaranya menerima dan mensahkan Acara Rapat dan Notulen RAT Tahun Buku 2017, menerima dan mensahkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) tahun 2018, menerima dan mensahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tahun buku 2017 dan laporan pengawas tahun buku 2017.Rapat kemudian ditutup pada puku 11.30 WIB.
Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya
Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia