Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro

ketua 2018

Bojonegoro, 17 September 2018 bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Bapak H. Abdul Kadir, S.H., M.H. melaksanakan Pelantikan dan  Pengambilan Sumpah Bapak Kadarisman Al Riskandar, SH.MH. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.
Acara Pengambilan Sumpah, dan Pelantikan Ketua ini diawali dengan sidang Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur dengan sebagai saksi dalam persidangan persidangan luar biasa tersebut yang dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI oleh Panitera Pengadilan Tinggi jawa Timur Bapak Pujiono Akhmadi, S.H., M.H.

ketua 2018 (2)

Dalam acara tersebut selain dihadiri oleh Hakim – Hakim Tinggi, hadir juga Keluarga Besar dari Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam kesempatan ini Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpesan kepada para Ketua Pengadilan Negeri yang baru bahwa jabatan Ketua Pengadilan adalah Jabatan promosi untuk itu harus disyukuri.
Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur serta para unsur pimpinan, pejabat serta seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara, dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan makan siang bersama.







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia lebih-lanjut