Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

HARI ULANG TAHUN DHARMAYUKTI KARINI ke XVI

Bojonegoro, selasa 5 Oktober 2018,di Pengadilan Negeri Bojonegoro mengadakan acara Hari ulang tahun Dharmayuktikarini ke 16  perayaan ini di ikuti oleh Ketua Dharmayukti Karini dan seluruh Anggota Dharmayukti Karini cabang Bojonegoro.Acara pada pagi ini dimulai dengan menyayikan lagu Indonesia Raya, Hymne Dharmayukti Karini , dan Mars Dharmayukti Karini yang diikuti oleh seluruh anggota.

DSC09629

Sambutan dari Ketua Umum Dharmayukti Karini dalam rangka Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini ke 16 yang di sampaikan oleh Ibu Ketua Dharmayukti Karini Cabang Bojonegoro, setelah sambutan ini pelaksanaan yang disampaikan dalam  acara pembukaan ada juga penyerahan cindera mata bagi pengurus Dharmayukti Karini cabang Bojonegoro yang paling RAJIN dan AKTIF oleh Ibu Ketua Dharmayukti Karini Cabang Bojonegoro.Tujuan dari pemberian cindera mata ini supaya pengurus Rajin dan Aktif bertambah serta kemajuan pengurus Dharmayukti Karini cabang Bojonegoro.







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia lebih-lanjut