Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

SOSIALISASI E COURT

Pada hari ini rabu 24 oktober 2018 Pengadilan Negeri Bojonegoro mengadakan sosialisasi e-court yang dimulai sekitar pukul 09.00 – 10.30. dalam acara ini di hadiri oleh Bapak Ibu Hakim, Panitera,Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, Jurusita Pengganti, dan Petugas PTSP.

E-Court ini mengenai tata cara pendaftaran gugatan secara on line, yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung,nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

 

ea                     e9

 

Dalam acara ini semua diberikan arahan serta tata cara pengisian e-court yang nantinya apabila ada pemohon yang ingin mengetahui apa saja persyaratan serta pengisian e-court tersebut. Dalam hal sosialisasi e-court ini bertujuan untuk memudahkan para pemohon untuk mengajukan perkara gugatan secara on line.







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia lebih-lanjut