Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Pencanangan Zona Integritas

Selasa 26 februari 2019 Bertempat di Pengadilan Negeri Kelas I B Bojonegoro melakukan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM)

Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro,Kadarisman Al Riskandar ,S.H, M.H mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro sudah menerapkan sistem
pelayanan terpadu satu pintu dengan harapan melayani secara maksimal pencari keadilan bagi masyarakat Bojonegoro
Dirinya juga Mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan perhatian lebih kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro

IMG-20190226-WA0034

Sementara Bupati Bojonegoro dalam sambutanya menyampaikan Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Bojonegoro bagian bentuk mengurangi Korupsi Kolosi dan Nepotisme (KKN)

Sebuah negara yang baik dalam pelayanan tentunya simple praktis dan sistemnya yang dijabarkan di dalam sebuah pelayanan cepat dan mudah. Kemudian dedikasi dan loyalitas ability transparasi dijabarkan dalam sebuah penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan dan dituntut untuk bergerak dan berlari diatas kecepatan.

“Saya mengapresiasi yang setinggi – tingginya terhadap Pengadilan Negeri Bojonegoro yang pada hari ini telah mencanangkan Pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM).” Pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, Kepala Lapas, Kajari Bojonegoro, Kapolres Bojonegoro dan Komandan Kodim 0813 Bojonegoro,berserta undangan lainnya.

 







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia lebih-lanjut