Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Wilayah Yuridiksi

yurisdiksi

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak ± 110 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian Selatan merupakan dataran tinggi disepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah.Dari wilayah seluas diatas, sebanyak 40,15 persen merupakan hutan negara, sedangkan yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,58 persen.

Kab. Bojonegoro terdiri dari 27 Kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut terdiri sebagai berikut:

1. Kec. Balen                           10. Kec. kasiman                         19. Kec. Padangan

2. Kec. Baureno                     11. Kec. Kedewan                        20. Kec. Purwosari

3. Kec. Bojonegoro               12. Kec. Kedungadem                21. Kec. Sekar

4. Kec. Bubulan                     13. Kec. Kepohbaru                    22. Kec. Sugihwaras

5. Kec. Dander                        14. Kec. Malo                             23. Kec. Sukosewu

6. Kec. Gondang                    15. Kec. Margomulyo                24. Kec. Sumberrejo

7. Kec. Kalitidu                      16. Kec. Ngambon                     25.  Kec. Tambakrejo

8. Kec. Kanor                          17. Kec. Ngasem                        26. Kec. Trucuk

9. Kec. Kapas                          18. Kec. Ngraho                         27. Kec. Temayang






informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut