Peraturan Terbaru
- PERMA Nomor 5 Tahun 2019) Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
- (PERMA Nomor 4 Tahun 2019) Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- (PERMA Nomor 3 Tahun 2019) Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- (PERMA Nomor 2 Tahun 2019) Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
- (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Melalui ECourt
| Informasi Publik | Index Berita |
|
|
 | |
| Jadwal Sidang | Penelusuran Perkara |
|
|
| |
Informasi publik Pengadilan Negeri Bojonegoro menampilkan informasi seputar Lembaga Peradilan yang meliputi lembaga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya.
Pada index berita anda dapat membaca berita-berita terkini yang ada di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Kegiatan-kegiatan yang diadakan di seputar Pengadilan Negeri Bojonegoro.
Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Negeri Bojonegoro menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses secara Online. Jadwal Sidang ini dapat diakses dimanapun.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya
Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan