Bojonegoro. Hari Senin , tanggal 24 Agustus 2018 pada pukul 09.00 Wib, bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Bojonegoro dilaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro Bapak Udin Wahyudin, S.H.,MH. yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan menggantikan Bapak M. Jufri, S.H.MH. yang telah pindah tugas ke Pengadilan Negeri Pamekasan. Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ini dimulai dengan Pembacaan Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, kemudian penanda tanganan Berita Acara Sumpah dimulai dari pejabat yang baru disumpah yaitu Bapak Udin Wahyudin, S.H.MH. diteruskan oleh Saksi yaitu oleh Agus Priyanto,SH. serta Bapak Yuli Marsono,SH.MH. dan yang terakhir oleh Bapak Pransis Sinaga,SH.MH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro serta penanda tanganan Pakta Integritas. Setelah itu dilanjutkan serah terima jabatan dari Panitera Lama Bapak M. Jufri, S.H.MH. ke Panitera Baru Bapak Udin Wahyudin,SH.MH. Setelah Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera sudah selesai selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan dari Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Acara diakhiri dengan do’a bersama dan pemberian ucapan selamat kepada Bapak Udin Wahyudin,SH. nsebagai Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro.
Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya
Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan