Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Surat Keterangan Online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Penandatanganan MOU Posbakum Pengadilan Negeri Bojonegoro

               Hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Bojonegoro telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU) tentang pemberian layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) antara Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan LABH Al Banna. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan disaksikan oleh PPK, KPA, Panitia Seleksi Posbakum dan Para Hakim Negeri Bojonegoro.

WhatsApp Image 2020-01-17 at 09.29.21

               Perlu diketahui bahwa pihak pemberi layanan hukum dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun anggaran 2020 di Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah lembaga Advokasi Hukum/LABH yang memenangkan seleksi pemberi layanan Posbakum yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bojonegoro. Dimana LABH Al Banna merupakan Lembaga Advokasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-01.Hh.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 sampai dengan 2021.

               Pengadaan layanan Posbakum ini sesuai dengan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dimana setiap pengadilan dibentuk Posbakum. Posbakum ini ditujukan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Adapun jenis layanan yang diberikan adalah terdiri dari pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum serta bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

WhatsApp Image 2020-01-17 at 09.32.26

               Keberadaan Posbakum ini juga merupakan perwujudan misi Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. khusunya kepada masyarakat yang kurang mampu.