Selamat Datang di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B

Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Surat Keterangan Online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Rapat Tim Pencegahan Covid 19 PN Bojonegoro

Tim Pencegahan Covid

Rabu, 06 Mei 2020 Tim Pencegahan dan Penanganan Covid -19 Pada Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: W14-U10/832/OT.00.1/04/2020 melakukan rapat untuk pertama kalinya untuk menentukan kegiatan – kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tim tersebut.

tim pencegahan covid (3)tim pencegahan covid (2)

Setalah dilakukan rapat selama 1 (satu) jam menghasilkan beberapa keputusan salah satunya yaitu melakukan penyemprotan dis infektan mandiri, melaksanakan screening awal baik untuk tamu maupun pegawai Pengadilan Negeri Bojonegoro yang akan masuk kantor dengan mengecek suhu badan dan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk memperoleh petunjuk tentang penanganan awal apabila ada indikasi pegawai maupun tamu di Pengadilan Negeri Bojonegoro terkena covid – 19.  kemudian rapat ditutup oleh ketua tim yaitu bapak Sekretaris Pengadilan Negeri Bojonegoro







informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Click to listen highlighted text!