Meningkatkan Akuntabilitas, Menguatkan Kepercayaan Publik
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Ibu Ika Dhianawati, S.H., M.H. bersama Panitera, Sekretaris, dan Staf PTIP mengikuti kegiatan Paparan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus menyelaraskan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada hasil, kualitas layanan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Mengapa evaluasi AKIP penting?
Masyarakat tidak hanya menginginkan perkara diselesaikan tepat waktu, tetapi juga mengharapkan proses peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, kebijakan AKIP hadir untuk memastikan setiap program, anggaran, dan kinerja pengadilan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pencari keadilan.
Melalui evaluasi ini, setiap satuan kerja didorong untuk memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan layanan digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu terus dioptimalkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif, dan modern.
Apa manfaatnya bagi masyarakat?
✅ Pelayanan pengadilan yang semakin transparan dan akuntabel.
✅ Proses penyelesaian perkara yang lebih berkualitas.
✅ Penguatan pelayanan berbasis teknologi informasi.
✅ Peningkatan kualitas tata kelola yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Apa yang dapat dilakukan masyarakat?
Mari manfaatkan layanan peradilan secara resmi, ikuti prosedur yang berlaku, serta berikan masukan melalui survei kepuasan maupun kanal pengaduan apabila menemukan pelayanan yang belum sesuai standar. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang semakin baik.
