Bojonegoro, Rabu, 7 Oktober 2026 — Dalam upaya menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik, Pengadilan Negeri Bojonegoro kembali melaksanakan Pengarahan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dipimpin oleh Kasubag Umum dan Keuangan, Shoimatuz Zahro, S.H., didampingi Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, dan Panitera Muda Pidana.

Berbeda dari pengarahan pada umumnya yang banyak menitikberatkan pada prosedur pelayanan, pengarahan kali ini menyoroti hal yang sering dianggap sederhana, tetapi memiliki dampak langsung terhadap pengalaman masyarakat, yaitu kebersihan dan kerapian ruang pelayanan.
Petugas diingatkan untuk memastikan area loket PTSP, ruang tunggu, meja kerja, serta dokumen pelayanan selalu dalam kondisi bersih, tertata, dan siap digunakan. Sebab, kualitas pelayanan tidak hanya terlihat dari seberapa cepat masyarakat dilayani, tetapi juga dari seberapa nyaman, tertib, dan profesional lingkungan pelayanan yang mereka rasakan sejak pertama memasuki pengadilan.

Sebagai pintu utama pelayanan, PTSP merupakan wajah pertama Pengadilan Negeri Bojonegoro di hadapan masyarakat. Ruang pelayanan yang bersih dan tertata bukan sekadar persoalan estetika, tetapi mencerminkan kedisiplinan, kesiapan petugas, tertib administrasi, serta penghormatan terhadap setiap pengguna layanan.
Bagi masyarakat, lingkungan PTSP yang tertib memberi manfaat nyata: informasi lebih mudah diperoleh, dokumen lebih terkelola, proses pelayanan lebih terarah, dan ruang tunggu menjadi lebih nyaman. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan fasilitas publik serta menggunakan layanan melalui jalur resmi yang tersedia.
Apabila membutuhkan informasi mengenai persyaratan, prosedur, biaya, atau tahapan layanan, masyarakat dapat bertanya langsung kepada petugas PTSP Pengadilan Negeri Bojonegoro. Jangan ragu meminta penjelasan apabila terdapat informasi yang belum dipahami.

Jika menemukan dugaan pelanggaran, pungutan tidak resmi, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan peradilan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui SIWAS Mahkamah Agung RI. Untuk keluhan atau pengaduan terkait pelayanan publik, masyarakat juga dapat menggunakan SP4N-LAPOR!
