Selamat Datang di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B

Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Bantuan Delegasi PN Bojonegoro

Direktori Putusan PN Bojonegoro

Surat Keterangan Online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

E-Tilang

Indeks Persepsi Korupsi

HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Periode Tahun 2019

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bojonegoro diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Bojonegoro memiliki Indeks Persepsi Korupsi  99.50 atau masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

  1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.00
  2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.93
  3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.00
  4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.90
  5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.00
  6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.00
  7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.00
  8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4.00
  9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.00
  10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.00

Untuk lebih lengkapnya bisa didownload [[ LAPORAN IPK 2019 ]]

 






informasi

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

lebih-lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

lebih-lanjut

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

lebih-lanjut

Click to listen highlighted text!