VIDEO PROFIL PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
LAYANAN-LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
SYARAT DAN PROSEDUR LAYANAN PRODEO
Jadwal Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro
Beranda
SOSIALISASI ASPEK KRUSIAL, IMPLEMENTATIF, DAN KEBARUAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DARI PERSPEKTIF HAKIM
SOSIALISASI ASPEK KRUSIAL, IMPLEMENTATIF, DAN KEBARUAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DARI PERSPEKTIF HAKIM
Bojonegoro,12 Maret 2025. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Ibu Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., beserta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan para Calon Hakim (CAKIM), mengikuti Sosialisasi Aspek Krusial, Implementatif, dan Kebaruan UU Nomor 1 Tahun 2023 dari Perspektif Hakim secara daring.
PENYESUAIAN TUGAS KEDINASAN SESUAI SURAT EDARAN NOMOR 406/SEK/HM3.1.1/III/2025
PENYESUAIAN TUGAS KEDINASAN SESUAI SURAT EDARAN NOMOR 406/SEK/HM3.1.1/III/2025
Pengadilan Negeri Bojonegoro melaksanakan Rapat Pimpinan terkait penyesuaian tugas kedinasan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 406/SEK/HM3.1.1/III/2025, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Ibu Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.
BRIEFING PTSP & SECURITY PAGI 12 Maret 2025
BRIEFING PTSP & SECURITY PAGI
Bojonegoro 12 Maret 2025, Pengadilan Negeri Bojonegoro melaksanakan Briefing Pagi bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Security yang dipimpin oleh Bapak Hendri Irawan, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.
Koordinasi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memperhatikan Penilaian Resiko (Risk Based Approach)
Bojonegoro, Selasa tanggal 11 Maret 2025 pukul 09.00 Wib - Bertempat di Ruang Pertemuan, Pengadilan Negeri Bojonegoro mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memperhatikan Penilaian Resiko (Risk Based Approach) yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara daring.
Artikel Selanjutnya...
- Implikasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
- BRIEFING PTSP & SECURITY PAGI 11 Maret 2025
- Monitoring dan Evaluasi Magang 2 dalam Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Gelombang 3
- "MEMPERSIAPKAN MASA DEPAN MA, MEMBANGUN MA MASA DEPAN"
Pimpinan Mahkamah Agung RI & Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
CAPACITY BUILDING PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO DALAM RANGKA MENUJU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PUBLIK MAHKAMAH AGUNG RI
Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI
Penghargaan EIS PN Bojonegoro Bulan November 2024
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas