1. Maklumat Pelayanan
2. Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur memperoleh pelayanan informasi peradilan pada Pengadilan Negeri Bojonegoro

Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari :

1. Prosedur Biasa, prosedur biasa digunakan dalam hal :
2. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
3. Informasi yang diminta bervolume besar;
4. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
5. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2.   Prosedur Khusus, prosedur khusus digunakan dalam hal permohonan yang diajukan secara langsung dan informasi yang diminta;
   1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
   2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat dikases publik dan sudah tercatat dalam daftar informasi publik dan sudah tersedia (misal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
   3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
   4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Biaya Perolehan Informasi

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon;
2. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan;

Terdiri Atas :

• Biaya penggandaan (ex. Fotocopy) Informasi;
• Biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.

3. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan); dan
4. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.