SASARAN MUTU

PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BOJONEGORO

1. KETUA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

• INDIKATOR
• Memastikan Standart Operasional Prsedur Di terapkan pada semua unit yang ada pada Pengadilan Negeri Bojonegoro.

2. HAKIM

• INDIKATOR
• Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (maksimal 5 bulan).

3. PANITERA

• INDIKATOR
• Memastikan Standar Operasional Prosedur Diterapkan Pada Masing-Masing Unit Kepaniteraan

4. PANITERA PENGGANTI

• INDIKATOR
• Penyelesaian Berita Acara Persidangan dan Minutasi Perkara Tepat Waktu.

5. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

• INDIKATOR
• Melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, teguran, dan eksekusi putusan secara tepat waktu.

6. PANITERA MUDA PIDANA

• INDIKATOR
• Proses Penanganan Penerimaan dan Pemberkasan Perkara Tepat Waktu
• Proses Pengiriman Berkas Perkara Upaya Hukum Tepat Waktu
• Penyampaian Petikan Putusan Pidana Diusahakan Semaksimal Mungkin Kurang Lebih 48 Jam
• Perkara Pelanggaran lalu Lintas yang diterima dapat diselesaikan kurang lebih dalam 2 Hari Kerja
• Penyelesaian Perkara Pidana anak diusahakan semaksimal mungkin kurang dari 20 hari.
• Pemutaakhiran akses informasi perkara

7. PANITERA MUDA PERDATA

• INDIKATOR
• Proses Penanganan Penerimaan dan Pemberkasan Perkara Tepat Waktu.
• Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
• Proses Pengiriman Berkas Perkara Upaya Hukum Tepat Waktu.
• Pemutaakhiran akses informasi perkara.

8. PANITERA MUDA HUKUM

• INDIKATOR
• Penyelesaian Laporan Perkara Tepat Waktu.
• Pengelolaan Arsip Perkara sesuai dengan klasifikasi perkara.
• Pelayanan surat kuasa, pengesahan CV serta surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana tidak lebih dari 24 Jam.
• Penyelesaian laporan POSBAKUM.

9. SEKRETARIS

• INDIKATOR
• memastikan Standar Operasional Prosedur diterapkan pada masing-masing sub bagian.

10. Sub Bagian Umum dan Keuangan

• INDIKATOR
• Pencapaian Realisasi Anggaran dan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
• Pencapaian pengajuan remunerasi kurang dari tanggal 5 setiap bulannya.
• Rekonsiliasi data SAIBA dan SAI dilaksanakan kurang dari tanggal 10 setiap bulannya.
• Tertib administrasi dalam hal surat masuk sampai ke masing-masing tiap bagian.
• Terselenggaranya pengelolaan dan pengendalian terhadap inventaris Barang Milik Negara.

11. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

• INDIKATOR
• Usulan kenaikan pangkat yang lengkap diajukan 6 bulan sebelumnya.
• kenaikan gaji berkala bagi hakim dan pegawai tepat waktu
• Perhitungan dan penyampaian daftar absensi remunerasi ke bagian keuangan kurang dari tanggal 3 tiap bulannya.
• pengelolaan dan pemutaakhiran data kepegawaian.
• Peningkatan Sumber Daya Manusia.

12.Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
• Laporan Tahunan
• Pelaksanaan Pengelolaan IT.

• Whistleblowing System
• Petikan Putusan
• Bantuan Hukum

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan