Pelaksanaan e-court didasari oleh PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pada PERMA No 3 Tahun 2018, pendaftar e-court hanya bisa dilakukan oleh advokat/kuasa hukum yang telah mempunyai Kartu Tanda Advokat kemudian pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terdapat perubahan dimana pengguna terdaftar tidak hanya berasal dari advokat/kuasa hukum saja tetapi dapat berupa pengguna terdaftar e-court non advokat yaitu perorangan, instansi lain (K/L/BUMN), Kejaksaan, Badan Hukum dan Kuasa Insidentil.
SRIKANDI adalah Asisten E-Court Digital Khusus Pengadilan Negeri Bojonegoro Berbasis Whatsapp Sebagai Sarana Informasi E-Court Pengadilan Negeri Bojonegoro
Asisten digital via whatsapp ini akan membantu masyarakat dalam memperoleh informasi tentang e-court yang ramah, cepat, jelas, dan tepat dimanapun kapanpun.
Klik link berikut http://bit.ly/srikandipnbojonegoro
Atau klik gambar di bawah ini :
Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya
Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?
Silakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:
"Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Pada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan